Program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri (Perdesaan dan Perkotaan), selain melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur, juga mengelola dana bergulir masyarakat yang diperuntukan terutama bagi kaum perempuan. Dana ini diberikan sebagai modal usaha mikro dan kecil yang kini kian marak dikembangkan oleh kaum perempuan.
Melalui pemberian modal usaha ini, PNPM Mandiri telah berhasil menumbuh-kembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tumbuh dengan baik dan pesat dengan partisipasi aktif dari mayarakat, utamanya kaum perempuan itu sendiri.
Namun dengan lajunya pertumbuhanan perkembangan UMK, dana bergulir dari PNPM Mandiri ini tidaklah mencukupi, selain itu masih banyak masyarakat miskin yang menunggu perguliran dana berikutnya. Karena itu pemerintah menilai bahwa sudah saatnya masyarakat pelaku UMK ini diperkenalkan dengan lembaga keuangan formal (perbankan) guna mengembangkan lebih lanjut UMK yang sudah terbangun.
Kondisi tersebut antara lain yang mendasari, Kemenkokesra dan pemprov NTB belum lama ini kembali mengadakan rapat koordinasi bersama para pelaku program pemberdayaan. Kali ini yang menjadi fokus adalah tentang akses pembiayaan bagi para pelaku/kelompok usaha kecil menengah yang banyak didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan. Selain para pelaku program, hadir pula pemanfaat program yang diwakili 30 orang dari 15 kelompok pemanfaat dana bergulir, serta beberapa lembaga keuangan (Bank NTB, BRI dan PT PNM) sebagai narasumber.
“Begitu banyak keberhasilan yang dilakukan melalui PNPM, sehingga program yang paling dikenal oleh masyarakat adalah PNPM Mandiri. Karena program menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dan dana bergulir merupakan bagian yang langsung menjawab dan memberi manfaat yang berkesinambungan” demikian dinyatakan oleh sekretaris Bapeda NTB, Yusron Hadi dalam pembukaannya.
Selanjutnya Yusron menyampaikan bahwa sesuai dengan pilar pembangunan Provinsi NTB, maka sangat penting meningkatkan usaha membangun kemandirian dan meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, melalui pengembangan UMK. Dengan berkembangnya UMK, maka terserap tenaga kerja yang lebih banyak dan menekan angka pengangguran, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. Diharapkan proyeksi capaian angka kemiskinan NTB sebesar 15% pada 2018 akan tercapai.
Secara nasional, potensi pengembangan UMK melalui program pemberdayaan, memiliki hasil yang sangat baik. Tercatat sektor UMK menyumbang kontribusi yang sangat besar dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mencapai 99,45% dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Namun capaian ini terancam mengalami stagnan bahkan penurunan bila pembiayaan UMK tergantung pada dana PNPM Mandiri yang sangat kecil. Melalui pendanaan PNPM Mandiri, muncul banyaknya UMK yang feasible tetapi belum bankable. Karenanya di masa yang akan datang, UPK/BKM harus memapu menjadi lembaga keuangan yang berfungsi linkage terhadap lembaga keuangan formal (bank), baik denan pola eksekuting maupun channeling, demikian disampaikan Asdep Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kemenkokesra, Magdalena, yang bertindak sebagai nara sumber. “Pada 2012 PNPM Mandiri telah bekerja sama dengan BRI dengan penandatanganan MoU tentang perjanjian kerjasama antara Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan PT BR Persero sebagai penyedia dana kredit untuk usaha rakyat,” demikian Magdalena menambahkan.
Dengan mempertemukan para pelaku, pemanfaat dan lembaga keuangan, seperti yang diselenggarakan Kemnkokesra ini, diharapkan terjadi pengembangan keuangan usaha mikro agar dapat meningkatkan pembiayaan dan distribusi kredit untuk mengembangkan UMK sehingga dapat mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan di daerah.
Melalui lembaga kemasyarakatan PNPM Mandiri Perdesaan (UPK) dan Perkotaan (BKM), yang merupakan lembaga incubator yang tangguh dan amanah, diharapkan mampu bermitra dengan lembaga keuangan formal. Hal ini sangat penting demi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga miskin (RTM). Paparan dari berbagai lembaga keuangan ini mendapat respon yang sangat baik dari para perwakilan kelompok sebagai pemanfaat dana bergulir.
Rakor ‘Akses Pembiayaan Bagi UMK’, Kemenkokesra bersama Pemprov dan Pelaku Program Pemberdayaan NTB
PNPM Mandiri Perdesaan Prov. NTB 